Koperasi

BAB I

Konsep Koperasi :

a.      Konsep Koperasi Barat

Koperasi merupakan  organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi  maupun perusahaan koperasi.

Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat :

·         Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan

·         Setiap individu dg tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

·         Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

·         Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

Dampak Langsung Koperasi Terhadap Anggota :

·         Promosi kegiatan ekonomi anggota

·         Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal

Dampak Tidak Langsung Koperasi Terhadap Anggota :

·         Pengembangan Kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

·         Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil

·         Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dg pemberian harga yang wajar antara produsen dg pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

b.      Konsep Koperasi Sosialis

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

c.       Konsep Koperasi Negara Berkembang

Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan Konsep Sosialis :

    Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif

    Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

2. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

·         Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi
Liberalisme/Kapitalisme	Sistem ekonomi bebas liberal	Yardstick
Komunisme/Sosialisme	Sistem ekonomi sosialis	Sosialis
Tidak termasuk liberalisme dan sosialisme	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (Commonwealth)

·         Aliran Koperasi

1.      Aliran Yardstick

a.       Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

b.      Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi

c.       Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

d.      Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

2.      Aliran Sosialis

a.       Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

b.      Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3.      Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

a.       Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

b.      Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

c.       Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

3.Sejarah Perkembangan Koperasi

·         Sejarah Lahirnya Koperasi

a.       1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

b.      1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

c.       1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

d.      1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

e.       1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

·         Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

a.       1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”

b.      1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

c.       12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya

d.      1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

e.       1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin

f.       1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

g.      1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

h.      Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

BAB II

A.    Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

·         Definisi Koperasi Menurut ILO

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang terkandung dalam koperasi, yaitu :

a.      Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

b.      Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

c.       Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

d.      Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

e.       Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

f.       Anggota koperasi menerima resiko dn manfaat secara seimbang.

·         Definisi Koperasi Menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

·         Definisi Koperasi Menurut Dooren

Menurut P.J.V Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak anya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

·         Definisi Koperasi Menurut Hatta

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta adalah usaha-usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

·         Definisi Koperasi Menurut Munker

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong-royong.

·         Definisi Koperasi Menurut UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan.

B.Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

C.Prinsip-Prinsip Koperasi

·         Prinsip Koperasi Menurut Munker

Menurut Hans H. Munker ada 12 prinsip koperasi yaitu :

1.      Keanggotaan bersifat sukarela

2.      Kenaggotan terbuka

3.      Pengembangan anggota

4.      Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

5.      Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

6.      Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

7.      Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi

8.      Efisiensi ekonomi dari perusaahan ekonomi

9.      Perkumpulan dengan sukarela

10.  Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

11.  Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

12.  Pendidikan anggota

·         Perinsip Koperasi Menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsure-unsurnya sebagai berikut :

1.      Pengawasan secara demokratis

2.      Keanggotaan yang terbuka

3.      Bunga modal yang dibatasi

4.      Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya

5.      Penjualan sepenuhnya dengan tunai

6.      Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

7.      Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi

8.      Netral terhadap polotik dan agama.

·         Prinsip Koperasi Menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888), dari Jerman, prinsip koperasi yaitu :

1.      Swadaya

2.      Daerah kerja terbatas

3.      SHU untuk cadangan

4.      Tanggung ijawab anggota tidak terbatas

5.      Pengurus kerja atas dasar kesukarelaan

6.      Usaha hanya kepada anggota

7.      Keanggotaan atas dasar watak bukan uang.

·         Prinsip Koperasi Menurut Schulze

1.      Swadaya

2.      Daerah kerja tak terbatas

3.      SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

4.      Tanggung jawab anggota terbatas

5.      Pengurus bekerja dan mendapat imbalan

6.      Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

·         Prinsip Koperasi Menurut Ica

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi didunia. Siding ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1.      Kegiatan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

2.      Kepemimpinan yang demokrasi atas dasae satu orang satu Negara

3.      Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

4.      SHU dibagi 3 :

5.      Sebagian untuk cadangan’sebagian untuk masyarakat

6.      Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya

7.      Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus

8.      Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

·         Prinsip Koperasi Indonesia

1.      Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 1967 sebagai berikut :

1.      Sifat keanggotaanya sukarela dan terbuka untuk semua WNI

2.      Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

3.      Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

4.      Adanya pembatasan bunga atas modal

5.      Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat umumnya

6.      Usaha dan keterlaksanaannya bersifat terbuka.

2.      Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 25 Tahun 1992

1.      Keanggotaan bersifat sukaela dan terbuka

2.      Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

3.      Pembagiaan SHU dilakukan secara adil sesuai denga jasa masing-masing

4.      Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

5.      Kemandirian

6.      Pendidikan perkoperasian

7.      Kerjasama antar koperasi

BAB III

A.    Bentuk Organisasi

-          Bentuk Koperasi Menurut Hanel

a.       Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

b.      Sub sistem koperasi:

                                                                                i.      individu (pemilik dan konsumen akhir)

                                                                              ii.      Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

                                                                            iii.      Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

-          Bentuk Koperasi Menurut Ropke

Ø  Identifikasi Ciri Khusus

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Ø  Sub sistem

·         Anggota Koperasi

·         Badan Usaha Koperasi

·         Organisasi Koperasi

-          Bentuk Koperasi Indonesia

Ø  Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

Ø  Rapat Anggota,

o   Wadah anggota untuk mengambil keputusan

o   Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

§  Penetapan Anggaran Dasar

§  Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

§  Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

§  Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

§  Pengesahan pertanggung jawaban

§  Pembagian SHU

§  Penggabungan, pendirian dan peleburan

B.     Hirarki Tanggung Jawab

·         Pengurus

Ø  Tugas

1.      Mengelola koperasi dan usahanya

2.      Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

3.      Menyelenggaran Rapat Anggota

4.      Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jaw ban

5.      Maintenance daftar anggota dan pengurus

Ø  Wewenang

a.       Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

b.      Meningkatkan peran koperasi

·         Pengelola

a.       Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

b.      Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

c.       Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

d.      Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

·         Pengawas

Ø  Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

Ø  UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

§  Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

§  Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

C.    Pola Manajemen

Menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “The Cooperative Movement and Some Of It’s Problems” menyatakan bahwa : koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur0unsur social didalamnya. Unsur sosial yang terdapat dalam prinsip koperasi lebij menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang kita lihat dalam :

·         Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man ome vote” dan “no voting by proxy”.

·         Kesukarelaan dalam keanggotaan

·         Menolong diri sendiri (self help)

·         Persaudaraan / kekeluargaan (fraternity and unity)

·         Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota

·         Pembagian sisa hasil usaha proposional dengan jasa-jasanya

Definisi Manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu :

·         Anggota

·         Pengurus

·         Manajer

·         Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.